HABARNUSANTARA, SAMARINDA – Antrean panjang kendaraan kembali terlihat di sejumlah SPBU di Samarinda dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi tersebut tidak hanya menyulitkan masyarakat yang membutuhkan BBM, tetapi di sejumlah lokasi juga mulai berdampak terhadap kelancaran lalu lintas.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Muhammad Novan Syahronny Pasie, menilai berulangnya antrean Pertalite perlu dilihat sebagai persoalan yang lebih luas. Menurutnya, perubahan pilihan masyarakat dalam menggunakan BBM ikut memengaruhi tingkat kebutuhan terhadap bahan bakar bersubsidi.
“Masyarakat yang sebelumnya menggunakan Pertamax beralih ke Pertalite. Sementara kuotanya tidak berubah karena sudah ditetapkan secara nasional hingga ke daerah,” ungkap Muhammad Novan.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut terjadi setelah adanya kenaikan harga Pertamax yang membuat sebagian masyarakat memilih kembali menggunakan Pertalite. Perubahan pola konsumsi itu kemudian meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan BBM bersubsidi di sejumlah SPBU.
Ia berpendapat, persoalan semakin kompleks karena jumlah pasokan yang diterima daerah tidak otomatis bertambah ketika terjadi peningkatan pengguna. Akibatnya, antrean kendaraan berpotensi terus berulang apabila tidak ada penyesuaian atau solusi terhadap kondisi yang terjadi di lapangan.
“Efek antrean ini cukup luas, mulai dari gangguan lalu lintas sampai aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu perlu ada langkah cepat dari Pertamina,” jelasnya.
Novan menyebut kewenangan untuk menentukan kuota BBM bersubsidi berada pada pemerintah pusat dan Pertamina. Pemerintah daerah, kata dia, tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan ataupun menambah kuota tersebut secara mandiri.
Meski demikian, kondisi antrean yang terjadi di Samarinda tetap perlu menjadi perhatian bersama. DPRD menilai persoalan distribusi dan kebutuhan aktual masyarakat harus dikaji agar ketersediaan Pertalite dapat lebih sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Kami berharap Pertamina bersama pemerintah daerah segera duduk bersama untuk membahas langkah yang tepat agar persoalan antrean BBM di Samarinda dapat segera diatasi,” imbuhnya.
Ia menambahkan, evaluasi bersama diperlukan untuk mengetahui apakah pola distribusi yang berjalan saat ini sudah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Samarinda. DPRD berharap pembahasan tersebut dapat menghasilkan langkah konkret sehingga antrean tidak terus terjadi dan aktivitas warga tidak kembali terganggu. (ADV)
Komentar