Habarnusantara.com, Samarinda – Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Samarinda bakal bagikan Cadangan Pangan Pemerintan (CPP) beras dalam waktu dekat.
Kepala Disdag Samarinda, Marnabas Patiroy bahwa pelaksanaannya dilakukan pada 26 Januari 2024 mendatang. Bahkan dia mengaku distribusi tidak melalui kecamatan, namun langsunmg ke kelurahan.
“CPP mulai tanggal 26 nanti, dan kita distribusikan tidak hanya di 10 kecamatan saja, kita langasung distribusikan ke 59 kelurahan yang ada di Samarinda,” ujar Marnabas.
Jika mengingat pada tahun lalu juga pemerintan kota (pemkot) melalui Disdag membagikan CPP beras ini ke masyarakat sebanyak 251 ton.
Masing-masing warga akan menerima 10 kilo gram beras yang diambil dari Bulog. Pemberian CPP ini juga akan rutin selama enam bulan.
“CPP itu gratis, jadi selama enam nulan rutin sampai bulan Juni mereka akan terus menerima setiap bulannya dengan jumlah yang sama,” terangnya.
Sementara untuk jumlah penerima, Marnabas menjelaskan data dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI yang sebelumnya didata oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) di daerah dan diupdate tiap bulan.
Setelah diupdate tiap bulan, nanti akan ada tambahan dan pengurangan jumlah penerima manfaat dari data yang diberikan.
“Kemensos datanya, tapi memang Dinsos PM Samarinda yang mengolah datanya disini. Jadi mereka lakukan update setiap bulan, supaya tidak salah sasaran,” terangnya.
Untuk tahun ini, Marnabas belum mau membeberkan terkait total besaran yang akan dibagikan. Pihaknya juga sudah melakukan rapat beberapa waktu lalu terkait pembagian beras ini.
Pengangkutan dari Bulog menuju lokasi pembagian atau kelurahan nanti akan dibantu pihak Kantor Pos Indonesia dan mobil yang dimiliki Disdag Samarinda.
“Tahun ini diambil alih oleh Kanto Pos Indonesia untuk ambil berasnya di Bulog kemudian diantarkan ke kelurahan setempat,” urainya.
Marnabas mengaku, pendistrubusian sebetulnya bisa diselesaikan dalam waktu 3-4 hari kerja. Namun, ada beberapa tahapan dilapangan sehingga diperlukan waktu yang cukup lama.
Salah satunya pengecekkan Kartu Keluarga (KK), dan KTP. Verifikasi inilah yang membuat waktu distribusi lebih lama.
“Karena mereka juga kan harus teliti, makanya harus diverifikasi data mereka,” tutupnya.(*)
Komentar