Samarinda – Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik (Himanislik) Universitas Mulawarman (Unmul) menggelar kegiatan Diskusi Publik dengan tema “Transformasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Menyikapi Dampak Pembangunan Ibu Kota Nusantara”, yang berlangsung di Ruang Serbaguna Fisip Unmul, Senin (21/08/2023).
Acara diskusi publik yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Silaturahmi Mahasiswa Administrator se-Kalimantan (Simak) 2023 ini menghadirkan Narasumber Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Timur Yusliando, ST dan Akademisi Fisip Unmul Prof. Dr. Aji Ratna Kusuma.
Dalam sesi tanya jawab dalam diskusi publik ini, Kepala Bappeda Kaltim Yusliando menyampaikan, dalam menyikapi pembangunan IKN, pihaknya telah melakukan sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK secara gratis. Selain itu, Bappeda Kaltim juga telah menyiapkan perencanaan pelaksanaan sekolah advokasi, agar apabila ada sekolah yang jurusannya tidak relevan terhadap perencanaan pembangunan daerah, maka akan ganti dengan apa yang direncanakan pemerintah.
“Lingkungan kampus harus ikut mulai membaca rencana yang diharapkan pemerintah. Di Institut Teknologi Kalimantan sendiri sudah menyiapkan SDM ke inline rencana IKN pemerintah. Harapan kami UNMUL dapat mengikuti,” tuturnya.
Ditanya mahasiswa terkait kesiapan SDM Kaltim dalam menghadapi konsep Forest City di IKN kedepan, Yusliando mengatakan, untuk meningkatkan daya saing SDM Kaltim maka perlu adanya peningkatan mutu pendidikan. Untuk itu, Pemprov Katim kedepannya, akan mengarah pada pendidikan advokasi menyesuaikan dunia usaha dan dunia industri termasuk rencana pemerintah membangun kluster industri.
“Kita akan melakukan shifting pada prodi-prodi yang mengarah pada pembangunan kedepan, apalagi kluster-kluster industri ini menjadi prioritas pemerintah pusat untuk membangun. Dimana salah satu tujuan pemindahan IKN ini sendiri agar tidak ada lagi jawa-sentris dan menjadi Indonesia-sentris,” ungkapnya.
Sementara itu, Akademisi Fisip Unmul Aji Ratna Kusuma mengatakan bahwa, terkait dengan pendidikan advokasi, banyak masyarakat yang kurang menyukai hal tersebut. Pasalnya, Unmul telah mencetak banyak lulusan diploma yang siap kerja, namun saat ini justru malah jenjang diploma di Unmul sepi peminat.
“Diploma itu untuk mencetak lulusan siap kerja. Tapi lama kelamaan, peminatnya nggak ada. Nah ini sebenarnya sebuah persoalan. Pemerintah sudah punya konsepan, tapi orangtua dan masyarakat sudah terlanjur menganggap advokasi sebagai pendidikan tidak mampu. Sehingga, lebih dari sepuluh diploma di Universitas Mulawarman ditutup karena sepi peminat,” bebernya.
“Jadi bisa didorong untuk orang-orang disekitar untuk masuk SMK. Sehingga kalaupun tidak berminat kuliah setidaknya masih memiliki skill kerja,” imbuhnya.
Kendati demikian, Dosen yang menjabat sebagai Koordinator Program Studi Magister Administrasi Publik Fisip Unmul ini menyebut, adanya upaya dari semua pihak termasuk orang tua, agar anaknya tidak hanya di sekolahkan hanya sampai SMA, namun sampai pada tahap Sarjana bahkan seterusnya. Hal ini agar SDM Kaltim mampu bersaing dalam menyongsong dampak pembangunan IKN.
Apalagi saat ini, sambungnya, Pemerintah Kalimantan Timur sendiri sudah menyiapkan beasiswa supaya tidak ada yang putus studi karena tidak ada biaya. Ia pun berpesan kepada mahasiswa yang hadir bahwa hal yang tak kalah pentingnya ialah agar setiap mahasiwa tidak berlama-lama dalam menyelesaikan studi sehingga disampaing hemat waktu maupun biaya, tentunya dapat dengan segera menyongsong kesempatan kerja baik yang tersedia di IKN maupun tempat lainnya.
“Menjadi mahasiswa dan tidak berhenti. Kalau hanya menjadi lulusan SMA mau jadi apa. Ada beberapa hal yang perlu ditambahkan tidak hanya mengandalkan ijazah saja. Beberapa tahun yang lalu UNMUL sudah mengadakan SPI (Sertifikat Pendamping Ijazah) yang bisa digunakan ketika melamar kerja sehingga dapat meningkatkan potensi akademik maupun non akademik bersamaan,” tandasnya.
Komentar