Habarnusantara.com, Balikpapan – Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri, menegaskan bahwa pengembang perumahan juga memiliki tanggung jawab dalam membangun infrastruktur pengendali banjir di sekitar proyek mereka. Ia mencontohkan kawasan di sekitar Pasar Segar, yang seharusnya menjadi kewajiban pengembang untuk membangun sistem pengendalian air guna meminimalisir dampak banjir.
“Seharusnya pengembang, dalam hal ini Sinar Mas, bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur pengendalian banjir karena itu termasuk dalam kewajiban mereka terkait Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU). Jangan sampai ini menjadi beban pemerintah semata,” ujar Yusri.
Menurutnya, anggaran pembangunan bendali sebagian besar berasal dari Balai Wilayah Sungai (BWS). Ia juga mengungkapkan bahwa BWS pernah melakukan pekerjaan sebelumnya, namun kini tanggung jawab pengerjaan berada pada pihak pemerintah daerah dan pengembang.
“Dari PU dan BWS, pengerjaan ini sudah dimulai, dan pengawasan juga terus berjalan. Kita di DPRD lebih ke arah mendorong agar proyek ini bisa segera terealisasi. Mengingat banjir masih menjadi masalah utama di Balikpapan, tentu ini harus jadi prioritas,” tambahnya.
Yusri juga menyoroti perlunya inovasi teknologi dalam menangani banjir, terutama setelah hujan deras yang bisa menyebabkan genangan dalam waktu singkat.
“Kemarin itu luar biasa, hujan satu malam saja dampaknya bisa sangat besar, terutama di daerah Gairah Damai. Semua instansi sampai turun tangan. Kita perlu solusi yang lebih efektif agar banjir seperti ini tidak terus terjadi,” tegasnya.
DPRD Balikpapan berharap agar pemerintah kota lebih tegas dalam menegakkan aturan terhadap pengembang agar mereka tidak lepas tangan dalam tanggung jawabnya. Dengan sinergi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat, diharapkan masalah banjir di Balikpapan dapat lebih terkendali di masa mendatang.
Komentar