SAMARINDA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Muhammad Udin mengangkat isu serius terkait beberapa temuan kecurangan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kaltim. Ia mendesak agar kejadian ini mendapatkan investigasi menyeluruh.
Udin mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima keluhan dari beberapa siswa yang mendaftar di sekolah negeri, tetapi dinyatakan tidak diterima meskipun masih memenuhi unsur zonasi. Ironisnya, salah satu siswa yang mengeluh adalah dari keluarga kurang mampu, dan akhirnya terpaksa mendaftar di sekolah swasta dengan biaya yang sangat tinggi.
Anggota DPRD ini berharap bahwa peristiwa ini akan diinvestigasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan, dengan tujuan untuk mengevaluasi proses pelaksanaan PPDB yang akan datang.
“Kasus ini harus diinvestigasi secara menyeluruh untuk mengungkap segala bentuk kecurangan yang mungkin terjadi. Verifikasi data siswa yang diterima harus dilakukan dengan cermat, terutama terkait domisili mereka,” ujar Udin pada Rabu (9/8/2023).
Ia menekankan pentingnya investigasi yang terstruktur dan sistematis, serta perlunya pembentukan tim yang mampu menyelidiki dugaan kecurangan di seluruh kabupaten dan kota di Kaltim.
Dugaan kecurangan semakin kuat dengan adanya pengakuan dari orang tua siswa yang mengeluarkan uang dalam jumlah besar dengan harapan bisa memastikan anak-anak mereka diterima di sekolah negeri.
“Beberapa orang tua bahkan mengaku telah membayar sejumlah uang agar anak-anak mereka bisa diterima di sekolah negeri, yang seharusnya tidak seharusnya terjadi,” pungkasnya.
Komentar