HABARNUSANTARA, SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menyoroti lemahnya intervensi pemerintah daerah terhadap kelompok rentan akibat keterbatasan anggaran yang dimiliki Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsospemmas).
Menurutnya, penanganan persoalan sosial di Kota Samarinda dinilai belum maksimal.
“Masalah sosial tidak berputar pada anak jalanan maupun pengemis saja, melainkan juga menyangkut pemberdayaan kelompok rentan dan masyarakat marjinal lainnya,” Ungkap Novan sapaan karibnya.
Lebih lanjut, Novan menyebutkan kebutuhan anggaran harus sebanding dengan beban kerja yang terus meningkat setiap tahunnya. Menurutnya, dengan anggaran yang terbatas, pelayanan sosial seperti rumah singgah bagi anak terlantar, penderita gangguan jiwa (ODGJ), hingga tunawisma masih sangat bergantung pada lembaga swasta.
“Ini lah yang menjadi landasan kenapa harus ditambah anggarannya. Pemerintah tidak bisa terus-menerus bergantung pada yayasan,” Ucap Novan.
Politisi dari partai Golkar itu menambahkan selama ini OPD terkait seperti Dinsospemmas belum mendapat dukungan maksimal dari sisi mobilitas dan penguatan program pemberdayaan. Karena itu, ia mengusulkan agar Pemerintah Kota Samarinda memberikan tambahan alokasi dana melalui APBD Perubahan 2025.
“Kita ingin ada perhatian yang serius dari Pemkot, terutama untuk memperkuat lini intervensi sosial,” Tutup Novan. (Adv)
Komentar