Habarnusantara.com, Samarinda – Polemik revitalisasi Pasar Pagi antara pedagang dan pemerintah Kota Samarinda turut mendapat sorotan dari mahasiswa yang ada di Kota Tepian. Mengatasnamakan diri Gerakan Mahasiswa Peduli Kota Samarinda (GMP-KS) yang terdiri dari puluhan mahasiswa se-Samarinda ini menggelar aksi unjuk rasa yang berlangsung di Simpang Empat Lembuswana Samarinda pada Jum’at (09/02/2024).
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, mahasiswa bergantian berorasi dan membentangkan spanduk dukungan mereka terhadap percepatan revitalisasi Pasar Pagi oleh Pemerintah Kota Samarinda.
Adapun tuntutan dari GMP-KS yaitu mencakup dukungan terhadap percepatan revitalisasi Pasar Pagi, dialog antara Pemkot Samarinda dan pemilik SHM untuk mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak, penolakan terhadap politisasi polemik revitalisasi, dan permintaan kepada Walikota Samarinda untuk mempercepat pembangunan Pasar Pagi.
Koordinator Aksi GMP-KS, Nhazar mengungkapkan, polemik yang berlarut- larut yang terjadi antara Pemerintah Kota Samarinda dengan para pedagang merupakan ulah beberapa oknum untuk kepentingan pribadinya, sehingga berimbas pada ribuan pedagang yang menjadi korban.
Padahal, sambung Nhazar, Pemkot Samarinda telah mengalokasikan dana sebesar Rp 280 miliar untuk revitalisasi Pasar Pagi, pekerjaan tersebut dimulai pada 2024 dengan target selesai dalam 11 bulan. Namun, hambatan muncul karena 48 pemilik ruko dengan SHM menolak revitalisasi.
“Akibat ulah oknum, akhirnya mengganggu jalannya pengerjaan revitalisasi yang telah dianggarkan pemerintah kota Samarinda, dan hal itu berdampak dengan nasib 2852 pedagang pasar pagi,” kata Nhazar.
Ia menegaskan, tahun 2024 telah memasuki bulan Februari dan menandakan 2024 menyisakan 10 bulan lagi. Sehingga, tutur Nhazar, mengingat waktu yang terus berjalan, ini harus menjadi fokus pemkot samarinda yang harus segera tuntaskan dengan 48 warga yang memiliki SHM.
Nhazar menyebut, pentingnya dukungan terhadap revitalisasi Pasar Pagi sebagai urat nadi ekonomi kota. Ia pun mengingatkan agar tidak ada penunggangan kepentingan politik menjelang Pemilu Legislatif 2024, karena hal tersebut dapat merugikan ribuan pedagang.
“Pemerintah kota sedang berupaya meningkatkan kualitas Pasar Pagi agar lebih baik dan nyaman, namun ada oknum yang mempolitisasi untuk kepentingan pribadi, diduga oknum tersebut berinisial S dan G, mereka memanfaatkan kasus ini untuk kepentingan elektoralnya, apalagi ini tahun politik. Ini sangat merugikan pedagang serta pembeli yang berbelanja di Pasar Pagi,” tandasnya.(*)
Komentar