Habarnusantara.com, Balikpapan – Pemenuhan kebutuhan gas LPG 3 kg bersubsidi di Balikpapan menjadi perhatian serius dalam rapat antara pihak pemerintah daerah dan Dinas Perdagangan (Disdag) baru-baru ini.
Berdasarkan data yang dihimpun, kebutuhan masyarakat Balikpapan tercatat mencapai 30 ribu metrik ton. Namun, realisasi dari Pertamina Patraniaga baru mencapai 19 ribu metrik ton, sehingga masih ada kekurangan sekitar 11 ribu metrik ton.
Untuk menutupi kekurangan tersebut, Pertamina Patraniaga telah menggelar operasi pasar di berbagai kecamatan dengan alokasi lebih dari 10 ribu metrik ton. Meski langkah ini dinilai mampu membantu, persoalan utama justru terletak pada pengawasan distribusi di tingkat pangkalan.
“Harus ada introspeksi dari semua pihak. LPG 3 kg ini merupakan subsidi pemerintah untuk masyarakat tidak mampu. Jadi, yang tidak berhak seharusnya tidak membeli,” tegas Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, melalui sambungan telepon.
Ia juga menyoroti pentingnya peran Pertamina dalam mengontrol pangkalan-pangkalan agar distribusi tidak salah sasaran. Praktik penjualan di luar pangkalan resmi, seperti di warung-warung tanpa izin, menjadi perhatian khusus.
Budiono mengimbau agar pemerintah dan Pertamina bersikap tegas terhadap pelanggaran ini. “Jika ada pangkalan yang nakal dan mendistribusikan LPG ke warung-warung, cabut saja izinnya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Budiono berharap Pertamina Patraniaga dapat memenuhi kuota 30 ribu metrik ton sesuai kebutuhan masyarakat Balikpapan. “Yang terpenting, pastikan kebutuhan ini terpenuhi. Selain itu, tegakkan aturan distribusi. Jangan ada lagi penjualan di warung-warung yang tidak memiliki izin pangkalan,” katanya.
Dua langkah ini dinilai krusial, yakni memastikan terpenuhinya kuota LPG sesuai data kebutuhan masyarakat dan memperketat pengawasan distribusi. Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah, Pertamina, dan masyarakat, diharapkan permasalahan distribusi LPG bersubsidi dapat teratasi secara tuntas.
Komentar