HABARNUSANTARA, SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, meminta Pemerintah Kota Samarinda menyatukan data lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam upaya percepatan penurunan stunting. Menurutnya, perbedaan data antarinstansi berpotensi membuat program dan anggaran tidak tepat sasaran.
“Yang paling penting adalah data. Data yang disampaikan oleh DP2KB, data yang disampaikan oleh Dinas Sosial, kemudian Dinas Kesehatan juga berbeda-beda. Misalnya saja tentang jumlah Posyandu. Bagaimana kita ingin memaksimalkan kunjungan ibu hamil dan anak-anak ke Posyandu kalau datanya saja tidak sama,” ujar Sri Puji Astuti saat ditemui awak media usai melakukan Rapat Hearing bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB), Senin (13/07/2026).
Ia menjelaskan bahwa perbedaan data tidak hanya terjadi pada jumlah Posyandu, tetapi juga menyangkut jumlah ibu hamil, balita yang mengalami kekurangan gizi, hingga keluarga yang masuk kategori rentan stunting. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi ketepatan sasaran program yang telah direncanakan pemerintah.
“Bagaimana kita ingin fokus pada percepatan penurunan stunting kalau datanya berbeda. Misalnya satu OPD mencatat 570 sasaran, sementara yang lain 590. Berarti ada selisih yang akhirnya menimbulkan pertanyaan, ke mana anggaran itu diarahkan. Jangan sampai anggaran yang sudah disiapkan dari APBD menjadi tidak tepat sasaran,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh OPD harus mengesampingkan ego sektoral dan mulai membangun sistem data yang terintegrasi. Menurutnya, hal itu dapat memengaruhi keberhasilan program penanganan stunting sangat bergantung pada validitas dan keseragaman data yang digunakan seluruh instansi.
“Kami mengharapkan tidak ada lagi ego sektoral, terutama dalam percepatan penurunan stunting. Harus ada satu data, baik tentang jumlah Posyandu, ibu hamil, anak-anak kurang gizi maupun keluarga rentan stunting. Jadi tidak ada lagi selisih data di lapangan,” pungkasnya.
Maka dari itu, ia berharap Pemerintah Kota Samarinda segera memperkuat koordinasi antar-OPD agar seluruh program penanganan stunting dapat berjalan lebih efektif. Dengan data yang terintegrasi, kebijakan yang disusun maupun anggaran yang dialokasikan diyakini akan lebih tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. (ADV)
Komentar