HABARNUSANTARA, SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menyoroti keterbatasan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) yang dinilai belum sebanding dengan banyaknya program pembangunan keluarga yang harus dijalankan. Menurutnya, penguatan anggaran diperlukan agar berbagai program dapat berjalan lebih optimal.
Hal itu disampaikan Sri Puji Astuti usai Komisi IV DPRD Samarinda menggelar Rapat Shearing bersama DP2KB. Selain mengevaluasi realisasi anggaran tahun 2026, pertemuan tersebut juga membahas rencana program kerja tahun 2027 beserta sejumlah kendala yang dihadapi dinas.
“Karena hari ini kami melaksanakan hearing atau RDP dengan DP2KB yang merupakan mitra kerja Komisi IV. Ini terkait progres anggaran tahun 2026 dan program kerja tahun 2027. Permasalahan utamanya adalah anggaran. Sebagian besar APBD digunakan untuk gaji, tunjangan, dan kegiatan rutin, sedangkan program-program lebih banyak didukung dana dari BKKBN,” kata Sri Puji Astuti, Senin (13/07/2026).
Ia menjelaskan, DP2KB memiliki cakupan tugas yang cukup luas, mulai dari pengendalian penduduk, pembangunan ketahanan keluarga, program keluarga berencana (KB), hingga berbagai kegiatan pembinaan masyarakat yang melibatkan kader di tingkat kelurahan dan kecamatan. Namun, keterbatasan anggaran membuat sebagian besar dana hanya mampu memenuhi kebutuhan operasional.
“Dengan anggaran tahun 2026 yang hanya sekitar Rp10 miliar lebih, saya kira mereka sudah maksimal. Yang bekerja di bawah itu adalah para kader dan agen. Anggaran yang ada sebenarnya hanya cukup untuk operasional, sementara insentif kader juga masih sangat terbatas,” jelasnya.
Sri Puji menilai pembangunan ketahanan keluarga merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya tidak bisa diukur dalam waktu singkat seperti pembangunan fisik. Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak mengesampingkan program yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Kita tahu kondisi keuangan daerah sedang efisiensi besar-besaran. Tapi pembangunan keluarga ini investasi jangka panjang. Kalau pembangunan jalan hasilnya langsung terlihat, tetapi pembangunan keluarga baru akan terlihat manfaatnya belasan hingga puluhan tahun ke depan melalui kualitas SDM yang dihasilkan,” tandasnya.
Oleh sebab itu, ia berharap Pemerintah Kota Samarinda dapat memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan anggaran DP2KB, baik melalui APBD Perubahan maupun penyusunan APBD tahun berikutnya. (ADV)
Komentar