Habarnusantara.com, Balikpapan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyoroti rendahnya minat tenaga pendidik untuk mengikuti skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, mengungkapkan keprihatinannya setelah mengetahui bahwa dari 360 kuota yang disediakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), hanya 40 orang yang mendaftar.
“Saya terkejut dengan minimnya pendaftar. Kami perlu mencari tahu apakah ini disebabkan kurangnya sosialisasi, kendala persyaratan, atau faktor lain yang membuat skema ini kurang diminati,” ujar Gasali pada Selasa 25 Februari 2025.
Gasali menjelaskan, salah satu penyebab utama rendahnya minat adalah masih banyaknya guru yang lebih memilih menunggu pembukaan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Perbedaan hak dan tunjangan antara PPPK dan PNS menjadi pertimbangan signifikan bagi para tenaga pendidik. Menurut sejumlah guru yang dihubungi, status PNS dinilai lebih menjanjikan dari segi jenjang karier, fasilitas, dan jaminan pensiun.
“Perbedaan penghasilan dan jaminan karier membuat banyak guru cenderung menunggu CPNS. Ini adalah kenyataan yang harus kita sikapi dengan solusi yang tepat,” tambahnya.
Selain perbedaan hak, Gasali juga menyoroti kemungkinan kurangnya sosialisasi terkait manfaat PPPK. Menurutnya, pemerintah perlu memperbaiki metode penyampaian informasi kepada calon tenaga pendidik agar mereka memahami peluang yang ditawarkan.
“Bisa jadi proses pendaftaran dianggap rumit atau persyaratannya kurang dipahami. Sosialisasi yang lebih intensif dan mudah dipahami perlu segera dilakukan,” jelasnya.
DPRD Balikpapan meminta pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), untuk mempertimbangkan kembali kebijakan terkait formasi CPNS bagi tenaga pengajar.
Gasali menegaskan pentingnya kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan dan masa depan guru, baik melalui jalur PPPK maupun CPNS.
“Guru adalah ujung tombak pembangunan sumber daya manusia. Jangan sampai kekosongan tenaga pengajar mengganggu kualitas pendidikan di Balikpapan,” tegas Gasali.
Minimnya pendaftar PPPK dikhawatirkan akan memperberat beban kerja guru yang sudah ada, sekaligus berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah negeri.
DPRD bersama pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mengawal permasalahan ini agar segera ditemukan solusi yang efektif.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan tenaga pengajar yang memadai tersedia demi kelangsungan pendidikan yang berkualitas,” tutup Gasali. (ADV)
Komentar