Habarnusantara.com, Samarinda – Berbagai persiapan telah dilakukan pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) bersama Rumah Sakit (RSUD) dr Abdul Rivai. Persiapan tersebut dilakukan untuk berjaga-jaga, jika nanti ada caleg yang mengalami gangguan kejiwaan (depresi) akibat gagal terpilih pada pemilu 2024.
Ada 408 caleg yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dari berbagai partai politik yang siap berkompetisi memperebutkan 30 kursi di 4 daerah pemilihan (dapil). Dari keseluruhan caleg laki-laki berjumlah 255 dan 135 caleg perempuan. Sementara kursi yang tersedia hanya 30 kursi. Sisanya 378 caleg akan diprediksi mengalami kegagalan. Jika ketahanan mentalnya rapuh dan tidak siap menerima kekalahan bisa fatal dan memicu depresi.
(https://www.a-news.id/rumah-sakit-full-ratusan-caleg-diminta-terima-kenyataan-jika-gagal/
Atas pertimbangan di atas, Kepala Dinas Kesehatan Lamlay Sari menerangkan, jelang pemilu 2024 pihaknya melalui Bidang Pencegahan dan Pengendalian (P2P) sudah melakukan koordinasi dengan pihak RSUD dr Abdul Rivai. Rumah Sakit telah menyediakan ruang pelayanan rawat inap termasuk ruang isolasi bagi si pasien gangguan jiwa.
Dinkes juga berkoordinasi dengan Puskesmas yang ada di setiap kecamatan. Menghimbau masyarakat atau pihak keluarga segera melaporkan kepada pihak kesehatan jika ada kejadian caleg stres. (https://beraupost.jawapos.com/utama/2444155106/siapkan-ruangan-khusus-bagi-caleg-gagal)
Pesta Demokrasi Biaya Besar
Dalam sistem demokrasi, lumrah mengeluarkan biaya besar bagi calon legislatif atau calon kepala daerah dalam melaksanakan hajatnya menjadi pemenang. Mahalnya biaya kampanye menjadikan mereka membutuhkan dukungan baik dari para donatur (pengusaha), partai maupun dana pribadi.
Jika terpilih maka setelah menduduki kursi kekuasaan bersiap-siaplah mengembalikan modal kampanye para pendukungnya, sebab itu adalah utang yang harus dibayar. Namun bila kalah, tak jarang menjadi sakit dan depresi bagi yang bermental rapuh.
Bagaimana dengan nasib rakyat yang telah mendukung mereka? Lagi-lagi rakyat bukanlah yang diharapkan kecuali sebatas diambil suaranya, jangan harap aspirasi bisa terpenuhi, alhasil rakyat hanya bisa gigit jari.
Realitas, sistem demokrasi merupakan sistem politik yang berdasarkan sekularisme yakni menanggalkan hak Allah mengatur kehidupan manusia kecuali sebatas ibadah mahdhah. Dari sini, kemudian melahirkan pemikiran yang bebas sebebasnya dalam bertindak, tepatnya menuhankan hawa nafsunya. Tidak mengherankan jika kemudian membuat manusia menjadi pemuja harta dan jabatan. Slogan-slogan manis yang katanya untuk membantu rakyat tak lebih bualan semata. Rakyat hanya menjadi tumbal kekuasan bukan yang diprioritaskan. Liciknya sistem ini, melalui kontestasi pemilu menjadi jalan mulus bagi para kandidat untuk mereguk kekayaan, menikmati fasilitas mewah, jabatan, dan prestise.
Demi ambisi mencapai kursi kekuasaan, para caleg daerah maupun paslon pilkada melakukan berbagai cara untuk menggaet simpatisan, politik uang dimainkan, bahkan cara curang tetap dilakukan untuk menjatuhkan lawan. Tak heran kita menyaksikan adanya serangan fajar, menebar janji-janji palsu, bantuan sembako, blusukan ke masyarakat, mendatangi ibu-ibu pengajian untuk berbagi hadiah, dan lain-lain.
Sungguh buruk dan rusaknya sistem buatan manusia yang dipakai hari ini. Tidak ada sedikitpun kebaikan di dalamnya, sarat akan kepentingan politik dan tidak ada standar halal dan haram. Slogan kedaulatan yang didengungkan hanyalah sebentuk pepesan kosong.
Sosok Pemimpin dalam Islam
Pemilihan pemimpin di dalam Islam sangat mudah, tidak rumit, dan biaya murah. Calon pemimpin bukanlah orang yang menggandrungi menumpuk-numpuk harta kekayaan atau kekuasaan, tetapi semata menjadi pelayan (pengurus) bagi rakyatnya.
Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Nizham al Hukm fi al-Islam menjabarkan syarat syar’i yang wajib ada pada seorang pemimpin/imam yakni: Muslim, laki-laki, dewasa/baligh, berakal, adil, merdeka, dan mampu melaksanakan amanah berdasarkan Al-Qur’an dan Sunah.
Dijelaskan dalam kitab Al-Afkar Siyasiyah juga menyebutkan beberapa poin yang harus dimiliki seorang pemimpin diantaranya: memiliki kepribadian kuat dan teguh pendirian, orang lemah tidak pantas menjadi pemimpin, bagaimana mungkin bisa menjadi pemimpin sementara dalam mengurus dan mengatasi persoalan-persoalan pribadinya saja tak mampu. Dahulu Abu Dzar pernah meminta jabatan kepada Rasulullah saw., namun Rasul menolaknya karena tahu kemampuan kepemimpinan Abu Dzar masih belum kukuh. Sementara jabatan adalah amanah jika tidak melaksanakannya sesuai hak dan kewajibannya akan menjadi pesakitan, kehinaan, dan penyesalan di hari pembalasan kelak.
Keduanya, bertakwa. Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya menuturkan, “Bahwa Rasulullah saw. jika mengangkat seorang pemimpin pasukan atau suatu ekspedisi pasukan khusus, senantiasa mewasiatkan takwa kepada dirinya.” (HR Muslim)
Pemimpin yang bertakwa akan berhati-hati dalam mengemban amanah. Ia akan menjaga dirinya, dan selalu merasa takut diawasi Allah. Ia tidak akan bertindak semena-mena, lalai maupun menipu rakyatnya.
Sebagaimana kepemimpinan yang dicontohkan Khalifah Umar bin Khattab saat menjadi kepala negara Islam masa itu. Ia berkata,”Andaikan ada seekor hewan di Irak terperosok di jalan, aku takut Allah akan meminta pertanggungjawabanku, mengapa tidak mempersiapkan jalan tersebut menjadi jalan yang rata dan bagus.” Ketiga, mempunyai sifat penyayang, sikap lembut dan bijaksana yang tidak menyulitkan rakyatnya.
Teringatlah Rasulullah saw. mendoakankan kepada pemimpin yang buruk dan tidak amanah.
“ Ya Allah, siapa saja yang diberi tanggung jawab memimpin urusan umatku dan menimbulkan kesulitan bagi mereka, maka persulitlah dia. Siapa saja yang memerintah umatku dengan sikap lembut (bersahabat) kepada mereka, maka lembutkanlah dia.” (HR Muslim)
Keempat, jujur dan penuh perhatian. Hal ini selaras dengan hadi riwayat Muslim yang bermakna, “Siapa saja yang memimpin pemerintahan kaum muslimin, lalu dia tidak serius mengurus mereka, dan tidak memberikan nasihat yang tulus kepada mereka, maka dia tidak akan mencium harumnya aroma surga.”
Perhatian yang dimaksud di sini, bukan saja sekadar perhatian memenuhi kebutuhan fisik rakyat, tetapi juga kebutuhan ideologis agar rakyat tetap pada jalur kehidupan yang benar dan mengantarkannya kepada kesuksesan dunia akhirat, dan menuju keridaan-Nya.
Kelima, istikamah memerintah dengan hukum-hukum Allah (syariah) Diriwayatkan, pada masa itu Muadz bin Jabal saat diutus menjadi wali/gubernur Yaman, ditanya oleh Rasulullah, “Dengan apa engkau memutuskan perkara?” Muadz menjawab dengan Kitabullah,.” Rasul bertanya lagi, “Dengan apalagi jika engkau tidak mendapatkannya di dalam Al-Quran?” Muadz menjawab, “Dengan Sunnah Rasulullah.” Rasul saw. bertanya sekali lagi, “Dengan apalagi jika engkau tidak mendapatkannya di dalam Al-Qur’an maupun As-Sunnah?” Muadz menjawab. “Aku akan berijtihad.” Kemudian Rasulullah saw. berucap: “Segala pujian milik Allah yang telah memberikan petunjuk kepada Rasulullah ke jalan yang disukai Allah dan Rasul-Nya.” (HR Ahmad, Abu Dawud dan Al-Baihaqi)
Betapa Islam sangat memperhatikan kriteria kepemimpinan saking besarnya tanggung jawab yang dipikul. Islam memosisikan kekuasaan dan jabatan harus dilaksanakan sesuai ketentuan Sang Pengatur kehidupan. Tidak boleh zalim dan harus meriayah rakyat dengan sungguh-sungguh.
Allah memperingatkan kepada hamba-Nya di surah Al-Maidah ayat 44:
وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ
Siapa saja yang tidak memutuskan hukum Allah dengan wahyu yang telah Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir.” (sumber Al-Islam 844)
Dengan demikian, mari kita mewujudkan kepemimpinan yang sesuai syariat, yang tidak perlu menggelontorkan dana besar saat pemilu. Apalagi berbuat curang dan menjadi gila bila kalah. Akan tetapi sosok pemimpin yang berkepribadian Islam, bermental tangguh, dan bertakwa. Rakyat pun hidup makmur, adil dan damai di bawah kepemimpinannya. Wallahu a’lam.(*)
Oleh: Mimy Muthmainnah (Penulis Ideologis)
Komentar