Habarnusantara.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan menyatakan siap menindaklanjuti aspirasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kota Minyak.
Aspirasi sejumlah mahasiswa itu terungkap dalam aksi damai yang berlangsung di depan kantor DPRD pada Jumat (28/2/2025). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan 10 tuntutan yang salah satu poin utama adalah menolak kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat.
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal aspirasi tersebut.
“Kami menerima aspirasi yang disampaikan. Terima kasih kepada mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara damai tanpa merusak fasilitas. Kami sangat mengapresiasi hal ini,” ujar Alwi.
Terkait tuntutan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat, Alwi menegaskan bahwa DPRD Balikpapan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.
“Kami akan menyampaikan tuntutan ini ke pemerintah pusat. Kami bahkan mengajak lima perwakilan mahasiswa untuk ikut serta ke DPR RI guna menyampaikan aspirasi mereka secara langsung,” jelasnya.
Selain masalah efisiensi, mahasiswa juga menyoroti persoalan banjir dan air bersih di Balikpapan. Menanggapi hal ini, Alwi menawarkan forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemangku kebijakan terkait.
“Untuk persoalan yang ada di daerah, kita bisa selesaikan lewat RDP. Kita bisa panggil Dinas PU, camat, dan lurah untuk duduk bersama mencari solusi. Ini jauh lebih efektif daripada berdemo di jalan,” tegasnya.
Bukan berarti anti kritik. Hanya saja, demonstrasi yang hanya berujung pada adu argument, menurut Alwi, tidak akan menghasilkan penyelesaian.
“Kalau kita hanya keras-kerasan, masalah tidak akan selesai. Namun, jika kita duduk bersama dan membahasnya di forum resmi, solusi pasti bisa ditemukan,” katanya.
DPRD Balikpapan memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
“Kami tidak akan menutup telinga terhadap permasalahan warga. Jika ada kebijakan yang bisa kami dorong di tingkat daerah, kami akan lakukan. Jika harus melibatkan pemerintah pusat, kami siap mengawal,” pungkasnya.
Komentar