Samarinda – Dalam upaya untuk menghindari penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, penertiban pertamini atau kios pengisian BBM menjadi fokus utama. Rabu (08/11/2023)
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sutomo Jabir, menyoroti pentingnya menjalankan penertiban ini dengan mematuhi aturan yang berlaku.
Sutomo Jabir mengakui bahwa penertiban ini bertujuan untuk memastikan bahwa BBM bersubsidi, yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, benar-benar sampai ke sasaran yang tepat.
Ia mengecam penyaluran BBM bersubsidi yang berakhir di tangan oknum tertentu atau perusahaan, padahal data penggunaan BBM tersebut sudah ada dan seharusnya menjadi acuan dalam penyaluran.
Sutomo Jabir menegaskan bahwa penertiban pertamini harus disertai dengan perbaikan sarana dan prasarana Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Salah satu langkah yang diusulkan adalah penerapan kartu pengisian (fuel card) sebagai alat untuk mengawasi dan mengatur distribusi BBM dengan lebih baik.
“Kami berharap bahwa penerapan fuel card ini segera diwujudkan dan disosialisasikan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kebingungan dan keresahan dalam antrean panjang di SPBU,” pungkasnya.(adv/dprdkaltim)
Komentar