SAMARINDA, http://Habarnusantara.com – Sektor perhotelan di Kota Samarinda menghadapi tekanan berat. Hingga September 2024, penerimaan dari sektor perhotelan tercatat hanya sekitar Rp160 miliar, turun drastis dibandingkan capaian 2023 yang mencapai kurang lebih Rp200 miliar.
Artinya, ada penurunan Rp 40 miliar dalam setahun terakhir. Kondisi ini menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menilai penurunan tersebut berkaitan erat dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Pengurangan sejumlah kegiatan, terutama agenda yang bersifat seremonial, ikut berdampak langsung terhadap tingkat okupansi hotel.
Menurut Helmi, selama ini berbagai kegiatan pemerintahan turut menggunakan fasilitas hotel untuk rapat, pertemuan, maupun acara lainnya. Ketika agenda tersebut dikurangi, aktivitas sektor perhotelan ikut mengalami dampak.
“Penurunan itu sebenarnya karena ada efisiensi dari pemerintah sendiri. Banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial sementara ini ditiadakan,” kata Helmi, Rabu 7 Oktober 2026.
Dampak Efisiensi Anggaran Terhadap Hotel di Samarinda
Helmi menjelaskan, efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah membuat banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menahan kegiatan di luar kantor. Padahal, sebelumnya hotel menjadi tempat favorit untuk Focus Group Discussion (FGD), bimbingan teknis, hingga pelantikan.
Dengan tidak adanya kegiatan tersebut, tingkat hunian kamar hotel di Samarinda anjlok di bawah 45 persen pada hari kerja. Padahal di tahun 2023, rata-rata okupansi masih di atas 65 persen.
Baca juga: Helmi Abdullah Minta Hotel di Samarinda Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal
Ia berharap kebijakan terkait dana transfer ke daerah ke depan dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk kembali menjalankan berbagai program pembangunan dan kegiatan kedinasan.
“Harapan kita mudah-mudahan ke depan ada kebijakan dari pemerintah pusat mengenai dana transfer ke daerah untuk bisa dikembalikan,” ujarnya.
Jika dana transfer kembali normal, Helmi optimis sektor perhotelan Samarinda akan kembali menggeliat. Dengan meningkatnya aktivitas pemerintahan, hotel di Samarinda berpeluang kembali mendapatkan peningkatan okupansi hingga 70 persen.
Strategi Bertahan Sektor Perhotelan Samarinda
Meski demikian, Helmi menilai pelaku industri perhotelan tidak bisa hanya mengandalkan kegiatan pemerintah. Promosi daerah dan pengembangan pasar wisata juga perlu diperkuat agar sektor perhotelan Samarinda tetap bertahan.
Ia mendorong hotel bersama Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk lebih aktif memperkenalkan Samarinda kepada masyarakat luar daerah. Event seperti Festival Mahakam, Kaltim Expo, dan MICE harus diperbanyak.
“Jangan hanya tunggu tamu pemerintah. Jemput bola promosi wisata. Samarinda punya potensi wisata susur Sungai Mahakam dan Desa Budaya Pampang yang bisa dijual,” tegasnya.
Dengan semakin banyaknya kunjungan wisatawan, tingkat hunian hotel diharapkan ikut meningkat secara organik, tidak tergantung APBD.
Selain berdampak pada pendapatan daerah, pertumbuhan hotel juga dinilai memiliki manfaat terhadap penyerapan tenaga kerja. Bertambahnya hotel baru akan membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat Samarinda.
Helmi memperkirakan sebuah hotel bintang 3 di Samarinda dapat menyerap sekitar 10 hingga 20 tenaga kerja lokal. Jika ada 5 hotel baru, maka 100 lapangan kerja baru tercipta.
Ia pun meminta pengusaha hotel agar memprioritaskan tenaga kerja lokal. Namun, masyarakat Samarinda juga harus meningkatkan kompetensi agar mampu bersaing dan mengisi berbagai posisi di industri perhotelan.
Menurut Helmi, tenaga kerja lokal diharapkan tidak hanya menempati posisi operasional seperti housekeeping dan security, tetapi juga mampu berkembang hingga menduduki jabatan strategis seperti general manager.
Efisiensi anggaran pemerintah menjadi penyebab utama anjloknya sektor perhotelan di Samarinda. Selama ini, 80 persen tamu hotel berasal dari kegiatan pemerintah daerah. Mulai dari rapat OPD, Focus Group Discussion (FGD), bimbingan teknis (bimtek), hingga pelatihan yang digelar di hotel berbintang. Ketika anggaran dipangkas, semua kegiatan tersebut ditiadakan.
Kondisi ini diperparah dengan belum pulihnya wisata MICE di Kalimantan Timur. Padahal, sektor MICE bisa menjadi pengganti tamu pemerintahan. Festival Mahakam, wisata susur Sungai Mahakam, dan event nasional lainnya belum maksimal digelar di hotel. PHRI Kaltim mencatat, hanya 15 persen tamu hotel saat ini berasal dari wisatawan luar daerah, sisanya dari tamu lokal yang menginap akhir pekan.
Helmi Abdullah berharap pemerintah pusat segera menormalkan kembali dana transfer ke daerah. Jika dana transfer kembali normal pada APBN 2026, aktivitas pemerintah di hotel bisa kembali berjalan. Ia juga mendorong Dinas Pariwisata Samarinda untuk lebih agresif promosi wisata dan menggandeng PHRI. Dengan begitu, penerimaan pajak hotel yang sempat turun dari Rp 200 Miliar ke Rp 160 Miliar bisa kembali naik dan lapangan kerja baru tercipta.
