Habarnusantara.com, Balikpapan – Kecelakaan maut yang kembali terjadi di kawasan Muara Rapak, Balikpapan Utara, mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Halili Adinegara, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan fly over sebagai solusi utama dalam mengurangi risiko kecelakaan di kawasan tersebut.
Menurut Halili, rencana pembangunan fly over di Muara Rapak sebenarnya telah lama dibahas, bahkan Detail Engineering Design (DED) proyek tersebut sudah tersedia. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut dalam tahap pelaksanaan.
“Kalau menurut saya, fly over ini yang selama ini ditunggu-tunggu harus segera dilaksanakan. Sebetulnya DED-nya sudah ada, tinggal bagaimana pelaksanaannya,” ujar Halili, Senin 17 Februari 2025.
Ia menegaskan bahwa meskipun jalan di kawasan Muara Rapak merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, koordinasi dengan pemerintah kota tetap diperlukan untuk memastikan pembangunan berjalan lancar.
“Memang jalan tersebut merupakan kewenangan provinsi, tinggal bagaimana kesiapan dari pemerintah provinsi untuk menganggarkan pembangunan fly over tersebut,” tambahnya.
DPRD Balikpapan sendiri menyatakan dukungan penuh terhadap rencana ini dan berharap agar Pemerintah Provinsi Kaltim segera mengalokasikan anggaran guna merealisasikan pembangunan fly over di kawasan Muara Rapak.
“Kami di DPRD Balikpapan sangat mendukung, karena ini demi keselamatan masyarakat. Kita tidak ingin ada lagi kecelakaan-kecelakaan seperti yang sudah sering terjadi di lokasi itu,” tegas Halili.
Kawasan Muara Rapak selama ini dikenal sebagai titik rawan kecelakaan, terutama yang melibatkan kendaraan besar seperti truk dan trailer.
Kondisi jalan yang menurun dari arah Jalan Soekarno-Hatta menuju Simpang Muara Rapak sering kali menjadi penyebab utama kecelakaan fatal di wilayah tersebut.
DPRD Balikpapan berharap pembangunan fly over dapat segera terealisasi sebagai langkah konkret dalam meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas di kawasan tersebut.
Mereka juga mendorong adanya koordinasi lebih intensif antara pemerintah daerah dan provinsi agar proyek ini bisa segera masuk dalam tahap pembangunan. (ADV)
Komentar