HABARNUSANTARA, SAMARINDA – Kondisi kekeringan yang melanda Mahakam Ulu (Mahulu) diminta menjadi alarm bagi pemerintah daerah lain di Kalimantan Timur. DPRD Samarinda mengingatkan dampak kemarau berpotensi meluas apabila tidak segera diantisipasi.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan pemerintah tidak boleh menunggu sampai kekeringan menyebabkan masyarakat kesulitan memperoleh air bersih.
“Kita melihat masyarakat Mahulu beberapa waktu lalu sudah mengalami kekeringan. Kita tidak ingin masyarakat kita kekeringan atau tidak mendapatkan air bersih,” kata Deni saat berjumpa dengan awak media.
Ia berpendapat, penyurutan Sungai Mahakam di Mahulu bahkan telah berdampak terhadap aktivitas masyarakat, terutama distribusi bahan pokok yang mengandalkan jalur sungai.
Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi pelajaran bagi Samarinda maupun kabupaten dan kota lainnya yang memiliki ketergantungan terhadap sumber air dan jalur transportasi sungai.
Selain persoalan air bersih, kemarau juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak hanya berfokus pada penanganan setelah kebakaran terjadi.
“Pemerintah kota dan kabupaten perlu bergotong royong melakukan langkah penanganan bahaya Karhutla, dan antisipasi bahaya kekeringan,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia mendorong Pemprov Kaltim segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait untuk menyiapkan langkah mitigasi menghadapi kemarau yang berpotensi semakin panjang.
Salah satu opsi yang menurutnya perlu dipertimbangkan adalah rekayasa cuaca di wilayah hulu Sungai Mahakam.
“Rekayasa cuaca ini bisa dilakukan di daerah hulu sana, untuk mengadakan hujan buatan, air bisa turun (pasang) kembali,” jelasnya.
Menurut Deni, rekayasa cuaca dapat menjadi salah satu langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan air sekaligus mengurangi risiko kekeringan dan Karhutla.
Ia juga menilai langkah tersebut perlu disiapkan sejak dini karena dampak kemarau tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan air masyarakat, tetapi juga menyangkut distribusi logistik, transportasi, hingga kondisi lingkungan.
“Syukurnya saat ini pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lainnya sudah memberikan bantuan masyarakat di Mahulu,” tandasnya.
Namun, bantuan tersebut dinilai perlu dibarengi strategi jangka menengah dan panjang agar daerah tidak terus berada dalam posisi reaktif setiap kali kekeringan terjadi.
Ia berharap Pemprov Kaltim segera menyiapkan langkah terukur menghadapi kemarau dan potensi El Nino, termasuk memperkuat koordinasi antardaerah serta mempertimbangkan rekayasa cuaca di wilayah hulu. (ADV)
Komentar