Habarnusantara.com, Balikpapan – Penutupan jalan alternatif di Perumahan Wika memicu perhatian serius dari Komisi III DPRD Kota Balikpapan. Langkah mediasi segera diambil setelah menerima laporan masyarakat mengenai dampak penutupan akses jalan yang menyebabkan kemacetan di kawasan tersebut.
Dalam kunjungan lapangan yang digelar pada Selasa 18 Februari 2025, Komisi III menegaskan komitmennya untuk mencari solusi terbaik demi kepentingan bersama.
Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Yusri, menyampaikan bahwa pihaknya akan memanggil seluruh Ketua RT di Perumahan Wika.
Langkah ini bertujuan untuk mendengarkan langsung keluhan warga dan mendapatkan gambaran utuh terkait permasalahan yang terjadi.
“Kami ingin semua pihak terlibat aktif dalam mencari solusi. Aspirasi warga sangat penting sebagai dasar pengambilan keputusan,” ujar Yusri, Rabu 19 Februari 2025.
Selain melibatkan warga, Komisi III juga akan menghadirkan pengembang perumahan, tokoh masyarakat, serta instansi terkait seperti Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim), Dinas Perhubungan (Dishub), Asisten 1, Asisten 2, Lurah, dan Camat.
Kolaborasi ini diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan yang adil dan menguntungkan semua pihak.
Menurut Yusri, pembukaan kembali akses jalan tersebut sangat dibutuhkan mengingat fungsinya yang menghubungkan wilayah Kampung Timur dan Terminal Batu Ampar. Penutupan jalan dianggap memperparah kemacetan, terutama pada jam sibuk.
“Kami berharap ada pemahaman bersama bahwa pembukaan akses ini untuk kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar permintaan sepihak,” jelasnya.
Komisi III menekankan pentingnya komunikasi terbuka dalam proses mediasi ini. Yusri mengajak semua pihak untuk berkomitmen mencari jalan tengah tanpa merugikan pihak manapun.
“Kami ingin tercipta solusi yang berkelanjutan. Harapan kami, pengembang dan warga dapat saling mengerti dan sepakat demi kenyamanan bersama,” tambahnya.
Langkah mediasi yang dilakukan DPRD Balikpapan ini mencerminkan upaya nyata dalam merespons keluhan masyarakat dan memperkuat hubungan antara pemerintah, warga, serta sektor swasta.
Diharapkan, keputusan yang diambil nantinya mampu menyelesaikan persoalan kemacetan dan memberikan kenyamanan bagi seluruh pengguna jalan di wilayah tersebut. (ADV)
Komentar