HABARNUSANTARA, SAMARINDA – Penurunan fiskal yang cukup tajam membuat pemerintah daerah harus semakin cerdas dalam mencari sumber pendapatan baru. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menyoroti Kutai Kartanegara yang memiliki sumber daya alam melimpah namun belum memberi kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi.
Menurutnya, Kukar masih terlalu bergantung pada komoditas ekstraktif seperti tambang dan migas. Padahal ada potensi lain yang bisa digeber untuk menambah pundi-pundi pendapatan daerah.
“Yang dikeruk? Nggak lah. Kita di Kukar ini masih sangat bergantung pada sumber daya alam. Padahal ada sumber daya lain yang bisa menambah PAD. Perusahaan-perusahaan besar itu punya kendaraan alat berat, BBM yang digunakan, dan pajaknya harus optimal,” ujarnya.
Husni menyebut pemungutan pajak alat berat dan pajak BBM harus lebih tegas dan sinkron antara pemerintah provinsi serta kabupaten/kota. Inventarisasi data menjadi kunci utama agar potensi yang ada tidak bocor ke luar.
“Jangan hanya provinsi yang menginventarisasi pajak-pajak tersebut, tapi kabupaten/kota juga harus membantu untuk menginventarisasi potensi PAD-nya,” tegasnya.
Ia juga menyoroti alur Sungai Mahakam yang disebutnya dikuasai segelintir pihak. DPRD Kaltim tengah menyusun aturan agar pemanfaatan sungai memberi kontribusi signifikan bagi daerah.
“Jika dikelola dengan baik, kabupaten/kota yang dilintasi Mahakam akan mendapat efek besar terhadap PAD — misalnya dari tambatan tongkang, jasa pengelolaan, dan lainnya,” tutur Husni.
Selain itu, ia menyinggung performa perusahaan daerah (Perusda) yang masih mandek dan justru membebani APBD karena suntikan modal besar yang tak sebanding dengan kinerja.
“Perusda itu disuntik modal besar tapi dividennya lebih kecil daripada bunga bank. Kalau tidak bisa menghasilkan lebih baik dari bunga bank, ya kolaps saja,” tegasnya lagi.
Husni mengaku optimistis upaya pembenahan tata kelola PAD ini akan memperkuat keuangan Kaltim dalam waktu dekat (Adv).
Komentar