HABARNUSANTARA, SAMARINDA – Permasalahan akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kembali menjadi sorotan. Masih ditemukannya masyarakat yang merasa salah diklasifikasikan dalam kelompok desil dinilai berdampak pada hilangnya hak warga untuk menerima bantuan sosial, sehingga perlu segera dibenahi melalui pendataan yang lebih akurat.
Menurut anggota Komisi I DPRD kota Samarinda, Markaca, bahwa banyak warga mengeluhkan status mereka yang tiba-tiba masuk dalam Desil 5, padahal kondisi ekonomi yang dimiliki dinilai masih layak masuk kelompok penerima bantuan. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya persoalan dalam proses pendataan di lapangan.
“Baiknya pendataan itu disesuaikan. Jangan sampai orang yang tidak berhak menerima, terus yang berhak malah tidak menerima. Itu kan keadilannya terampas menurut saya. Bahkan ada yang seharusnya penerima bantuan sosial, cuma karena dia masuk Desil 5 akhirnya tidak dapat bantuan sosial,” kata Markaca.
Ia menjelaskan, pemerintah pada dasarnya menerima hasil pendataan dari petugas di lapangan. Namun, apabila proses pendataan tidak dilakukan secara detail, maka potensi kesalahan dalam penetapan status ekonomi masyarakat akan terus terjadi.
“Kalau petugas pendatanya benar dan detail, tidak akan terjadi kesalahan. Karena ketika petugas pendata itu bertanya kepada Pak RT, saya kira hampir 100 persen tidak akan salah,” jelasnya.
Selain itu, ia menilai masih terdapat data yang belum diperbarui. Bahkan, menurutnya masih ditemukan warga yang telah meninggal dunia tetapi tetap tercatat dalam basis data, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru belum masuk sebagai penerima bantuan.
Maka dari itu, ia berharap pemerintah dapat melakukan pembaruan data secara berkala dengan melibatkan perangkat RT agar penyaluran bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, akurasi data merupakan kunci agar hak masyarakat tidak hilang akibat kesalahan administrasi. (ADV)
Komentar