HABARNUSANTARA, SAMARINDA – Tekanan terhadap kemampuan fiskal Kalimantan Timur memaksa pemerintah untuk lebih selektif dalam menentukan arah pembangunan. Penurunan pendapatan daerah yang cukup besar membuat pemilihan program prioritas menjadi hal yang tidak bisa ditawar, terutama yang berkaitan dengan layanan dasar masyarakat.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud menyampaikan bahwa penyesuaian anggaran ini bukan sekadar pemangkasan belanja, tetapi upaya memastikan pembangunan tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menekankan agar sektor-sektor yang berkontribusi langsung terhadap kualitas hidup tidak tersentuh pengurangan.
“Harapan kita, pemerintah memprioritaskan program-program yang berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau indeks Human Development, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pembangunan ekonomi berbasis UMKM. Karena fiskal kita tertekan, ada penurunan hampir sekitar 6 triliun. Penurunannya cukup besar, jadi program yang benar-benar dibutuhkan harus diprioritaskan. Saya kira itu,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah dalam APBD harus diarahkan secara efektif agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan publik yang merata dan berkualitas.
Selain itu, Hasanuddin juga menekankan pentingnya pemerataan hasil pembangunan. Menurutnya, penguatan wilayah penyangga dan daerah pelosok harus ikut menjadi perhatian agar manfaat pembangunan tidak hanya terpusat di perkotaan.
DPRD Kaltim, lanjutnya, akan memberikan dukungan penuh terhadap program pemerintah yang menyasar kebutuhan mendasar warga dan mampu meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Ia berharap seluruh perangkat pemerintahan memiliki kesamaan pandangan dalam menghadapi tantangan fiskal tahun ini. Fokus pembangunan harus tetap berada pada sektor fundamental yang menjadi penopang kualitas hidup masyarakat Kaltim di masa kini maupun mendatang (Adv).
Komentar