HABARNUSANTARA, SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan sejumlah usulan strategis di sektor pendidikan hasil pembahasan dengan Dinas Pendidikan. Salah satu persoalan yang kita perhatian adalah tidak lagi dialokasikannya Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) bagi 17 taman kanak-kanak (TK) negeri di Kota Samarinda mulai tahun anggaran 2026.
Novan mengungkapkan, untuk sekarang sekolah-sekolah TK negeri hanya menerima Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan tidak menerima Bantuan Operasional Daerah (BOSDA).
“Atas kondisi tersebut, sangat perlu menjadi perhatian pemerintah daerah karena BOSDA selama ini menjadi salah satu sumber pendukung operasional pendidikan di tingkat PAUD dan TK negeri,”ujarnya. Senin (6/7/2026).
Sementara disisi lain, selain persoalan BOSDA, DPRD Samarinda dari Komisi IV juga menerima berbagai usulan terkait pembenahan sarana dan prasarana pendidikan lanjut Novan, misalnya untuk jenjang sekolah dasar (SD), mayoritas kebutuhan yang disampaikan berkaitan dengan perbaikan fasilitas yang mengalami kerusakan ringan dan itu butuh perbaikan agar proses belajar mengajar tetap berjalan dengan nyaman dan aman.
Ia menambahkan untuk tingkat sekolah menengah pertama (SMP), pembahasan bukan hanya menyangkut soal ruang belajar, tetapi juga mulai mengarah pada evaluasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2027. Novan menuturkan, evaluasi tersebut penting agar tidak terjadi ketimpangan dalam penerimaan peserta didik di masa yang akan datang.
“Selain itu, Komisi IV juga menyoroti persoalan kekurangan tenaga pendidik di Samarinda yang saat ini diperkirakan mencapai sekitar 500 guru untuk jenjang SD dan SMP dan itu menjadi tantangan serius karena pemerintah sudah tidak memungkinkan melakukan rekrutmen aparatur sipil negara dalam jumlah besar,”tuturnya.
“Karena solusinya DPRD mengusulkan agar pemerintah daerah menerapkan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Lokal (PJLP) atau mekanisme serupa yang dibiayai melalui APBD. Yakin dan percaya skema itu mampu meningkatkan kesejahteraan guru yang selama ini masih berstatus guru lepas,”sambung novan.
Untuk saat ini, Novan menuturkan, sangat banyak guru honorer yang mengandalkan pembayaran melalui BOSDA maupun BOSNAS dengan pendapatan di bawah Rp1 juta per bulan. Sementara disisi lain Menurutnya, kondisi itu tidak sebanding dengan beban kerja para tenaga pendidik sehingga perlu mendapat perhatian dalam penyusunan anggaran daerah.
“Untuk seluruh usulan ini akan dibawa ke pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Samarinda. Ia berharap pemerintah dapat memberikan prioritas terhadap kebutuhan pendidikan, baik peningkatan kesejahteraan guru maupun perbaikan fasilitas sekolah demi mendukung kualitas layanan pendidikan di Kota Tepian,”harapnya. (ADV)
Komentar