HABARNUSANTARA, SAMARINDA – Kebijakan larangan pelajar membawa sepeda motor ke sekolah di Kota Samarinda memunculkan kebutuhan baru akan transportasi yang aman dan terjangkau bagi siswa.
Menanggapi hal tersebut, ketua komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda segera menghadirkan layanan angkutan massal berupa bus sekolah.
Menurutnya, kebijakan pelarangan tersebut tidak cukup hanya berhenti pada aturan, tetapi harus diiringi solusi nyata agar tidak menambah beban bagi orang tua maupun siswa.
“Pemerintah perlu menyiapkan transportasi yang benar-benar bisa diakses pelajar. Tidak semua ruas jalan di Samarinda dapat dilalui bus besar, sehingga feeder menjadi opsi yang penting,” Ungkap Kamis (21/6/2026).
Lebih lanjut, Deni menyebutkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Samarinda agar pengadaan layanan bus sekolah masuk dalam prioritas program pemerintah kota.
Selain itu, dirinya menjelaskan pengadaan armada tidak selalu harus melalui pembelian unit baru. Pemerintah daerah dinilai dapat menggunakan skema buy the service (BTS) atau subsidi layanan transportasi untuk menekan biaya pengadaan.
“Skema kerja sama layanan transportasi bisa menjadi alternatif. Jadi pemerintah tidak harus membeli armada baru, tetapi dapat fokus pada pelayanan yang efektif bagi masyarakat,” Jelas Deni.
Politisi dari partai Gerindra itu mendorong optimalisasi angkutan kota (angkot) sebagai feeder pendukung bus sekolah, khususnya untuk wilayah yang tidak dapat dijangkau kendaraan berukuran besar.
“Angkot masih bisa dimanfaatkan sebagai transportasi penghubung, terutama di kawasan dengan akses jalan yang kecil. Namun tentu armadanya harus layak dan memiliki izin trayek aktif,” Pungkas Deni. (ADV)
Komentar