HABARNUSANTARA, SAMARINDA – Para pengawas madrasah dan pendidikan agama Islam di Kalimantan Timur selama ini belum pernah merasakan insentif dari Pemerintah Provinsi Kaltim, meskipun memiliki peran strategis dalam peningkatan mutu pendidikan. Kondisi ini memicu perjuangan para pengawas agar ada perhatian anggaran dari daerah, terutama untuk mendukung mobilitas kerja mereka di lapangan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengungkapkan bahwa perjuangan ini muncul karena selama bertugas para pengawas masih belum memperoleh dukungan anggaran apa pun, berbeda dengan para guru madrasah yang sudah mendapatkan insentif melalui skema JOSPOL.
“Bukan, ini mereka lagi memperjuangkan agar para pengawas madrasah dan agama Islam itu mendapatkan insentif dari pemerintah provinsi. Karena mereka selama ini tidak ada sama sekali dapat insentif. Sehingga itu menjadi kendala yang sangat berarti bagi mereka dalam melaksanakan tugasnya. Kalau guru-gurunya sudah ada insentif melalui JOSPOL, tapi pengawasnya tidak ada,” ungkap Darlis.
Menurutnya, tugas pengawas jauh lebih berat karena bersifat mobile dan harus mengawasi banyak sekolah sekaligus. Tanpa insentif dan fasilitas memadai, efektivitas pengawasan pendidikan sulit dicapai, bahkan tak sedikit pengawas hanya bisa melakukan koordinasi jarak jauh.
“Sementara pengawas ini kan sifatnya mobile, satu pengawas harus mengawasi sekitar 20 sekolah. Kalau tidak ditunjang dengan insentif dan sarana prasarana, berat mereka melaksanakan tugasnya,” ujarnya.
Menjawab aspirasi tersebut, DPRD Kaltim menegaskan dukungan penuh agar pemerintah provinsi memasukkan anggaran insentif untuk pengawas madrasah dan pengawas pendidikan agama dalam APBD mendatang. Hal ini dinilai sebagai langkah memperbaiki keseimbangan antara beban kerja dan kesejahteraan.
“Setelah berdiskusi, kami di DPRD Provinsi Kaltim mendukung agar pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran untuk memberikan insentif kepada para pengawas kita. Kalau pengawas sekolah negeri kan dapat, yang di bawah Dinas Pendidikan. Nah sekarang pengawas di bawah Kemenag tidak dapat. Padahal tugasnya sama-sama berat. Jadi kita minta pemerintah provinsi menganggarkannya,” tegasnya.
Darlis menambahkan bahwa dukungan anggaran bagi pengawas bukan sekadar soal tunjangan, melainkan bentuk kepedulian pemerintah terhadap tenaga yang menjaga kualitas pendidikan keagamaan di daerah. DPRD memastikan bahwa perjuangan ini akan terus dikawal hingga mendapat respons kebijakan yang nyata (Adv).
Komentar