Habarnusantara.com, BALIKPAPAN – Polarisasi politik yang semakin tajam menjadi perhatian serius DPRD Kota Balikpapan. Dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Sidang II Tahun Sidang 2024/2025, Andi Arif Agung, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Balikpapan, mengungkapkan kekhawatirannya mengenai dampak buruk polarisasi politik yang terjadi di masyarakat. Fenomena ini, menurutnya, bisa mengancam keharmonisan sosial di Balikpapan.
“Polarisasi politik yang terjadi di tingkat nasional juga sudah mulai merembet ke Balikpapan. Hal ini tentu saja bisa berpotensi menambah ketegangan di tengah masyarakat,” kata Andi.
Dalam rapat tersebut, ia menekankan bahwa polarisasi yang semakin tajam bisa memperburuk keadaan sosial jika tidak dikelola dengan bijaksana. Perbedaan politik yang ada sering kali memunculkan ketegangan dan konflik sosial yang merugikan.
Andi mengungkapkan bahwa polarisasi ini sudah terlihat jelas dalam berbagai peristiwa politik, baik dalam pemilu legislatif maupun pemilihan presiden. Ia menambahkan bahwa primordialisme yang muncul akibat polarisasi politik ini bisa memecah belah masyarakat.
“Kita tidak ingin Balikpapan terjerumus dalam ketegangan sosial yang semakin memperburuk persatuan bangsa. Semua pihak harus berperan aktif untuk meredam perbedaan yang ada,” ujar Andi.
Untuk itu, Andi menekankan pentingnya nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan untuk menyatukan kembali masyarakat. Ia berharap agar pendidikan berbasis Pancasila dan wawasan kebangsaan menjadi sarana untuk mengedukasi masyarakat agar lebih bijaksana dalam menyikapi perbedaan politik dan menjaga keharmonisan sosial.
“Kami berkomitmen untuk mengedukasi masyarakat agar mereka memahami bahwa perbedaan politik harus disikapi dengan bijak, dan tidak ada ruang untuk memecah belah persatuan kita,” tambahnya.
Melalui penguatan nilai-nilai kebangsaan, Andi berharap polarisasi sosial yang terjadi bisa diminimalisir, dan persatuan bangsa tetap terjaga.
Komentar