HABARNUSANTARA, SAMARINDA – Rencana pembatasan kuota kupon Biosolar bersubsidi yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 September 2026 memicu keberatan dari para sopir truk di Samarinda. Penolakan tersebut disampaikan Forum Gerakan Sopir Samarinda (FGSS) melalui aksi unjuk rasa di Balai Kota Samarinda, Senin (24/8/2026).
Aksi para pengemudi tersebut turut membawa dampak terhadap aktivitas lalu lintas di sekitar kawasan Balai Kota. Puluhan hingga ratusan truk peserta aksi terparkir di sepanjang Jalan Kesuma Bangsa sehingga mengurangi ruang kendaraan yang melintas.
Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Aris Mulyanata, menilai aspirasi para sopir perlu menjadi bahan pertimbangan pemerintah sebelum kebijakan pembatasan Biosolar diterapkan. Ia menyebut persoalan antrean di SPBU memang membutuhkan solusi, tetapi kebijakan yang diambil tidak boleh mengabaikan kondisi pengemudi dan pelaku usaha angkutan.
“Tujuannya pemerintah kota sebenarnya baik, supaya subsidi tepat sasaran. Tapi teman-teman pengemudi dan pelaku usaha mestinya dilibatkan dalam pembuatan regulasi,” ungkap Aris.
Menurut Aris, persoalan distribusi Biosolar tidak bisa diselesaikan hanya melalui pembatasan kuota. Pemerintah perlu melihat dampak kebijakan tersebut terhadap operasional kendaraan angkutan yang setiap hari menopang distribusi barang di Samarinda dan sekitarnya.
Ia juga mendorong adanya komunikasi langsung antara pemerintah dengan FGSS maupun pihak usaha angkutan sebelum aturan baru diberlakukan. Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan yang dibuat dapat menjawab persoalan antrean tanpa menimbulkan kendala baru bagi masyarakat.
Selain persoalan subsidi, ia menilai pemerintah harus memperhitungkan aspek kelancaran distribusi barang. Pembatasan yang tidak disertai mekanisme yang sesuai kondisi lapangan dikhawatirkan justru meningkatkan beban operasional pengemudi serta menghambat aktivitas pengangkutan.
Oleh sebab itu, ia berharap aksi yang berlangsung tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk mencari solusi bersama. Aris menegaskan pihak legislatif akan mengawasi pembahasan kebijakan distribusi Biosolar agar penerapannya tetap mempertimbangkan kepentingan pengemudi, pelaku usaha, serta masyarakat luas. (ADV)
Komentar