HABARNUSANTARA, SAMARINDA – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Samarinda dinilai masih menyisakan persoalan yang berulang setiap tahun. Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menilai akar persoalan bukan terletak pada mekanisme penerimaan, melainkan belum seimbangnya daya tampung sekolah negeri dengan jumlah lulusan yang kian melonjak.
Menurutnya, kondisi tersebut terjadi hampir di setiap jenjang pendidikan. Banyak lulusan SD yang tidak tertampung di SMP negeri, begitu pula lulusan SMP yang kesulitan memperoleh kursi di SMA negeri. Persoalan ini, kata dia, menunjukkan perlunya perencanaan pendidikan yang lebih matang dan berorientasi jangka panjang.
“Berkaitan dengan SPMB, memang sekarang ini yang menjadi kendala ada beberapa masalah yang dihadapi anak-anak kita. Masing-masing kecamatan berbeda-beda permasalahannya. Ada yang lulusan MI atau SD cukup banyak, tapi SMP-nya tidak mencukupi,” ujar Anhar.
Ia menjelaskan, kebutuhan sekolah di setiap wilayah seharusnya dipetakan berdasarkan jumlah lulusan dan pertumbuhan penduduk. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menentukan langkah yang tepat, baik melalui penambahan ruang kelas maupun pembangunan unit sekolah baru.
Anhar menilai, persoalan SPMB tidak akan pernah selesai apabila pemerintah hanya berfokus pada penyelesaian masalah saat proses penerimaan berlangsung. Menurutnya, evaluasi harus dilakukan sejak tahap perencanaan agar kebutuhan sekolah beberapa tahun ke depan sudah dapat diproyeksikan.
“Dunia pendidikan kita ini tidak punya blueprint yang jelas. Tidak punya data juga yang jelas. Berapa sih lulusan SD, SMP kita per tahunnya, apakah tertampung atau tidak. Yang ada itu setiap mau SPMB pasti ribut, pasti didemo, karena kita tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah itu. Padahal semestinya bisa kita selesaikan,” tandasnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan DPRD kerap menerima berbagai keluhan masyarakat setiap kali pelaksanaan SPMB dimulai. Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya tidak terus berulang apabila pemerintah memiliki basis data yang lengkap mengenai jumlah peserta didik, kapasitas sekolah, hingga proyeksi kebutuhan pendidikan di setiap kecamatan.
Anhar berharap Pemerintah Kota Samarinda menjadikan evaluasi SPMB sebagai momentum untuk membenahi tata kelola pendidikan secara menyeluruh. Ia menegaskan, persoalan daya tampung sekolah tidak cukup diselesaikan melalui kebijakan jangka pendek, tetapi memerlukan perencanaan yang terukur agar setiap anak di Samarinda memperoleh kesempatan yang sama mengakses pendidikan negeri. (ADV)
Komentar