HABARNUSANTARA, SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, mengkritik kebijakan pembangunan pendidikan yang dinilainya belum mencerminkan asas pemerataan. Ia menilai alokasi anggaran masih lebih banyak diarahkan kepada sekolah-sekolah unggulan, sementara sekolah di kawasan pinggiran belum memperoleh perhatian yang seimbang.
Menurut Anhar, ketimpangan tersebut menjadi salah satu penyebab masih munculnya persoalan daya tampung dan kualitas sarana pendidikan di sejumlah wilayah. Padahal, seluruh sekolah negeri memiliki fungsi yang sama dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat.
“Ada beberapa sekolah unggulan, sekolah terpadu, yang mendapat porsi anggaran puluhan miliar. Sementara SMP dan SD yang ada di daerah-daerah pinggiran, seperti Palaran, masih jauh dari harapan. Beberapa kali saya sampaikan, tidak ada pemerataan, tidak ada keadilan dalam pembangunan sekolah-sekolah kita,” kata Anhar.
Ia menilai paradigma pembangunan pendidikan selama ini terlalu berorientasi pada pengembangan sekolah unggulan. Menurutnya, pemerintah seharusnya memastikan seluruh sekolah memiliki fasilitas yang layak agar kualitas pendidikan dapat meningkat secara merata, bukan hanya di sekolah-sekolah tertentu.
“Kita hanya terfokus kepada sekolah-sekolah kategori unggulan. Padahal bukan sekolahnya yang pintar, bukan sekolahnya yang cerdas. Yang cerdas itu murid. Di mana saja sekolah itu, sebenarnya sama saja. Tinggal bagaimana pemerintah melakukan pemerataan pembangunan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Anhar menilai keberadaan sekolah unggulan dan nonunggulan telah menciptakan kesenjangan di tengah masyarakat. Ia melihat masih ada sekolah yang dibangun dengan fasilitas lengkap, sementara sekolah lain justru belum tersentuh pembangunan secara memadai.
“Kalau saya melihat sekarang ini ada dikotomi antara sekolah unggulan dengan nonunggulan. Akhirnya ada sekolah yang mewah, ada yang tidak mewah, bahkan ada yang tidak tersentuh sama sekali. Ini yang selama ini kita sayangkan dan terus kita sampaikan sebagai masukan kepada pemerintah kota,” tandasnya.
Menurut Anhar, pemerataan pembangunan sekolah akan berdampak langsung terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Jika fasilitas pendidikan tersebar secara merata, masyarakat tidak lagi hanya berfokus mendaftarkan anak ke sekolah-sekolah tertentu karena seluruh sekolah memiliki kualitas yang relatif setara.
Oleh sebab itu, ia berharap Pemerintah Kota Samarinda meninjau kembali arah kebijakan pembangunan sektor pendidikan dengan mengedepankan prinsip keadilan. Anhar menegaskan bahwa pemerataan fasilitas dan anggaran merupakan langkah penting untuk memastikan setiap anak, baik yang tinggal di pusat kota maupun di kawasan pinggiran, memperoleh akses pendidikan yang setara dan berkualitas. (ADV)
Komentar