HABARNUSANTARA, SAMARINDA – Komisi III DPRD Samarinda menyoroti secara serius kelanjutan proyek strategis terowongan di Jalan Sultan Alimuddin.
Hal itu diungkapkan langsung oleh ketua komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar. Dirinya menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahapan pengerjaan proyek bernilai ratusan miliar rupiah tersebut, terutama terkait persoalan longsor yang terjadi di area inlet.
“Kami ingin memastikan tidak ada kesenjangan antara laporan yang disampaikan dengan kondisi nyata. Jangan sampai masyarakat merasa dibohongi, ini soal akuntabilitas publik,” Ungkapnya. Senin (14/7/2025).
Lebih lanjut, Deni menjelaskan kawasan inlet berada di zona patahan aktif dan berisiko longsor tinggi. Kajian geoteknik sejak Februari lalu menyatakan bahwa area itu merupakan zona talus, yaitu daerah endapan lama yang masih labil secara geologis.
“Keselamatan warga harus menjadi yang utama. Jangan sampai infrastruktur yang dibangun untuk mempermudah malah membahayakan,” Jelasnya.
Untuk itu, politisi dari partai Gerindra itu menegaskan bahwa proyek ini tidak boleh hanya menjadi simbol kemegahan kota, tetapi harus menyeluruh dari sisi keamanan, fungsi, hingga dampak sosialnya.
“Terowongan ini digadang-gadang sebagai ikon baru kota, tapi harus dituntaskan secara menyeluruh, dari fungsi hingga akses dan keamanannya. Ini bukan semata proyek konstruksi, ini soal kepercayaan publik. Dan kami akan kawal agar hasilnya benar-benar memberikan manfaat maksimal untuk masyarakat,” Tutup Deni. (Adv)
Komentar