oleh

Sri Puji Dukung Wajib Belajar 13 Tahun, Minta PAUD Jadi Prioritas

HABARNUSANTARA, SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah mengenai wajib belajar 13 tahun. Penambahan satu tahun pendidikan melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi langkah penting dalam membangun karakter dan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

Ia menyampaikan bahwa pendidikan tidak hanya berbicara mengenai proses belajar di sekolah, tetapi juga harus diawali dengan pembentukan karakter anak sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar. Karena itu, keberadaan PAUD memiliki peran yang sangat strategis.

“Saya kira kita semua sepakat, pembangunan pendidikan tidak akan berjalan kalau tidak ditopang oleh pembangunan awal di dalam keluarga. Anak usia 0 sampai 6 tahun itu harus mendapatkan pembelajaran melalui PAUD, karena di situlah pendidikan karakter mulai dibentuk,” kata Puji Astuti, Senin (13/07/2026).

Ia menjelaskan bahwa PAUD menjadi tahapan penting untuk mempersiapkan anak sebelum masuk sekolah dasar. Selain mengenalkan proses belajar, pendidikan usia dini juga membantu anak membangun kemandirian, kemampuan bersosialisasi, hingga kesiapan mental dalam menghadapi lingkungan sekolah.

“Kalau kita langsung ke SD, anak-anak otomatis tidak mendapatkan pendidikan karakter yang maksimal. Mereka harus belajar mandiri, disiplin, bersosialisasi, dan siap menghadapi lingkungan sekitarnya. Menurut saya, wajib belajar 13 tahun memang sudah seharusnya diterapkan sejak dulu,” jelasnya.

Sri Puji juga menyoroti kondisi PAUD di Samarinda yang masih didominasi lembaga swasta. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap pembinaan maupun peningkatan kualitas tenaga pendidik agar layanan pendidikan usia dini dapat berkembang secara merata.

PAUD negeri di Samarinda hanya sekitar 15, sedangkan PAUD swasta jumlahnya lebih dari 250. Nah, inilah yang perlu mendapatkan pembinaan dan dukungan anggaran. Kalau kita ingin menyiapkan SDM yang berkualitas, maka kualitas pendidiknya juga harus menjadi perhatian pemerintah,” pungkasnya.

Ia berharap kebijakan wajib belajar 13 tahun tidak hanya berhenti sebagai program nasional, tetapi juga diikuti dengan peningkatan dukungan anggaran bagi PAUD. Dengan begitu, pendidikan karakter yang menjadi fondasi pembangunan sumber daya manusia dapat berjalan lebih optimal sejak usia dini. (ADV)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *