HABARNUSANTARA, SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mendorong Pemerintah Kota Samarinda memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan kader Posyandu dan Tim Pendamping Keluarga (TPK). Menurutnya, beban kerja para kader terus meningkat seiring bertambahnya layanan kepada masyarakat, sehingga perlu diimbangi dengan dukungan insentif yang lebih layak.
“Harapan kita tetap ada. Memang Tim Pendamping Keluarga (TPK) sudah mendapat insentif dari pemerintah pusat melalui BKKBN sekitar Rp175 ribu per orang. Anggotanya berasal dari PKK, tenaga kesehatan, dan unsur lainnya. Tetapi bagi kader yang lain, peningkatannya memang masih sangat sedikit,” ujar Sri Puji Astuti saat ditemui oleh awak media, Senin (13/07/2026)
Dalam penjelasannya, peran Posyandu saat ini jauh lebih luas dibanding sebelumnya. Jika dahulu layanan Posyandu lebih berfokus pada balita, kini telah berkembang menjadi Posyandu Integrasi yang melayani berbagai kelompok masyarakat, mulai dari ibu hamil, balita, remaja, usia produktif hingga lanjut usia.
“Sekarang Posyandu bukan hanya melayani balita, tetapi sudah menjadi Posyandu Integrasi. Semua layanan ada di situ, mulai dari ibu hamil, balita, remaja sampai lansia. Artinya yang diurus semakin banyak, sehingga beban kerja kader juga semakin besar,” jelasnya.
Ia menilai bahwa besarnya tanggung jawab yang diemban para kader seharusnya diikuti dengan peningkatan kesejahteraan. Ia menilai para kader selama ini tetap menjalankan tugasnya dengan penuh pengabdian, meski insentif yang diterima masih terbatas dan sering kali harus menggunakan biaya pribadi untuk transportasi maupun komunikasi.
“Kalau yang diurus semakin banyak tetapi insentifnya masih sedikit, tentu secara manusiawi kita perlu mengusulkan peningkatan. Mudah-mudahan pemerintah kota bisa mengakomodasi usulan itu. Selama ini mereka juga banyak mengeluarkan biaya transportasi dan komunikasi dalam menjalankan tugasnya,” tandasnya.
Maka dari itu, ia berharap usulan peningkatan insentif dapat menjadi perhatian Pemerintah Kota Samarinda pada pembahasan anggaran berikutnya. Karena itu, kesejahteraan kader merupakan salah satu faktor penting untuk menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendukung keberhasilan berbagai program pembangunan keluarga dan kesehatan di tingkat akar rumput. (ADV)
Komentar