HABARNUSANTARA, SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menyoroti masih adanya BLANK SPOT pendidikan di Kecamatan Palaran yang dinilai belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Ia menilai keterbatasan jumlah sekolah negeri di kawasan tersebut membuat banyak siswa harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk melanjutkan pendidikan.
Menurut Anhar, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut proses penerimaan peserta didik baru (SPMB), melainkan belum meratanya pembangunan sarana pendidikan di sejumlah wilayah. Padahal, jumlah lulusan sekolah dasar di kawasan Palaran dinilai sudah cukup untuk mendukung pembangunan sekolah baru.
“Ada juga masalah blank spot pendidikan. Misalnya di Palaran, daerah Hadir Bakti, pinggiran Rawa Makmur sampai pinggiran Bukuan. Semestinya di sana sudah ada sekolah. Kalau melihat jumlah SD yang ada, sebenarnya sudah cukup untuk mendukung pembangunan SMP,” ujar Anhar.
Ia menjelaskan, akibat keterbatasan sekolah negeri di wilayah tersebut, banyak lulusan SD tidak dapat tertampung di SMP terdekat seperti SMP Negeri 20 maupun SMP Negeri 14. Kondisi itu memaksa mereka mencari sekolah lain dengan jarak yang lebih jauh dari tempat tinggalnya.
“Anak-anak di sana banyak yang tidak ter-cover SMP 20 maupun SMP 14, akhirnya pindah ke SMP 31 yang letaknya jauh. Karena memang daerah itu masuk kategori blank spot pendidikan,” jelasnya.
Anhar menilai pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih strategis daripada sekadar menambah ruang belajar (rombongan belajar/rombel). Menurutnya, pembangunan unit sekolah baru menjadi solusi yang lebih tepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat di kawasan yang terus berkembang.
Ia juga menyoroti kondisi pada jenjang pendidikan menengah atas. Menurutnya, jumlah lulusan SMP di Kecamatan Palaran jauh lebih besar dibanding kapasitas SMA negeri yang tersedia saat ini, sehingga persoalan daya tampung terus berulang setiap tahun.
“Kalau saya jalannya harus bangun SMP. Begitu juga tingkat SMA harus dibangun. Lulusan SMP itu ribuan orang, sementara daya tampung SMA 6 Palaran hanya sekitar 300-an siswa,” pungkasnya.
Sebagai penutup, Anhar berharap Pemerintah Kota Samarinda bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat menyusun perencanaan pembangunan sekolah berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Ia menilai pemerataan akses pendidikan harus menjadi prioritas agar seluruh anak di setiap wilayah, termasuk kawasan pinggiran seperti Palaran, memperoleh kesempatan yang sama untuk bersekolah di fasilitas pendidikan negeri yang layak. (ADV)
Komentar