HABARNUSANTARA, SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda dinilai perlu memperkuat sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagai langkah antisipasi jika bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak lagi diberikan pada 2027. Optimalisasi berbagai potensi pendapatan dinilai menjadi bagian penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah.
Ketua DPRD Kota Samarinda Helmi Abdullah mengatakan, pemerintah daerah tidak seharusnya sepenuhnya bergantung pada dukungan anggaran dari pemerintah provinsi. Samarinda perlu memiliki strategi fiskal sendiri untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.
“Kita tidak boleh bersandar sepenuhnya terhadap Bankeu. Kita harus mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang bisa dimaksimalkan untuk menopang semua kegiatan pembangunan di Kota Samarinda,” kata Helmi.
Menurutnya, penguatan PAD harus dilakukan dengan menggali berbagai potensi yang tersedia di Samarinda. Namun, upaya tersebut tetap harus memperhatikan regulasi agar kebijakan peningkatan pendapatan tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
“Optimalisasi itu semua berdasarkan regulasi yang ada. Pemerintah daerah boleh melakukan kegiatan-kegiatan untuk menggali potensi PAD,” ujarnya.
Salah satu potensi yang dapat dikembangkan, kata Helmi, adalah penerapan parkir berlangganan. Skema tersebut dinilai memiliki peluang untuk memberikan tambahan pendapatan apabila dikelola secara baik, transparan, dan sesuai ketentuan.
Selain sektor parkir, Helmi juga melihat peluang peningkatan PAD melalui sektor pariwisata. Pemerintah dapat mengoptimalkan sejumlah destinasi wisata buatan maupun potensi wisata yang berkembang di tengah masyarakat agar memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
“Misalnya optimalisasi di bidang pariwisata dengan mengoptimalkan tempat-tempat wisata buatan yang telah dibuat masyarakat. Pemerintah bisa hadir di dalamnya,” jelas Helmi.
Ia berharap penguatan PAD dapat menjadi salah satu strategi Samarinda menghadapi kemungkinan berkurangnya dukungan anggaran dari pemerintah provinsi. Dengan sumber pendapatan yang semakin kuat, pemerintah kota diharapkan tetap mampu menjalankan program pembangunan secara berkelanjutan.
Helmi menegaskan, optimalisasi PAD bukan berarti mengabaikan dukungan pemerintah provinsi, melainkan menjadi langkah untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Dengan demikian, pembangunan Samarinda tetap dapat berjalan meskipun terjadi perubahan kebijakan terkait dukungan anggaran dari pemerintah provinsi. (ADV)
Komentar